BPKA DIY SOSIALISASIKAN PRASKITA DAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN KKPD DALAM PELAKSANAAN APBD

BPKA DIY menyelenggarakan Capacity Building Sosialisasi Petunjuk Teknis Monitoring Kinerja Penyerapan Anggaran melalui PRASKITA dan Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Rabu (21/10/2026), di Gedung Wisanggeni, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Administrasi Umum, Drs. Imam Pratanadi, M.T., mewakili Sekretaris Daerah DIY, serta dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto, Pemimpin Cabang Utama Bank BPD DIY, Efendi Sutopo Yuwono, Pemimpin Divisi Trisuri, Munayarti, serta jajaran BPKA DIY. Peserta terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/Unit SKPD dan Bendahara Pengeluaran (BP/BPP) di lingkungan Pemda DIY.

Dalam sambutannya, Imam Pratanadi menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja dengan perencanaan yang tepat. PRASKITA mendukung monitoring penyerapan anggaran, sementara KKPD mendorong transaksi pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada SKPD dengan frekuensi penggunaan KKPD tertinggi. Untuk tingkat Pengguna Anggaran (PA), penghargaan diberikan kepada DPUPESDM; DLHK; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Sosial; serta Dinas Pariwisata. Sementara itu, pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penghargaan diberikan kepada Balai Dikmen Kab Sleman, Balai Dikmen Kota Yogyakarta, Balai Dikmen Kab Bantul, Balai Dikmen Kab Kulon Progo, serta Biro Hukum SETDA DIY.

Hermanto menyampaikan bahwa KKPD mendukung modernisasi belanja daerah melalui transaksi nontunai yang transparan dan akuntabel. Optimalisasinya dilakukan melalui sinergi berbagai pihak serta pemanfaatan QRIS, kartu fisik, dan online payment untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah.

Agenda dilanjutkan dengan sosialisasi PRASKITA serta penyegaran penggunaan KKPD melalui QRIS, kartu fisik, dan online payment oleh Suroso dari BPD DIY.

Melalui kegiatan ini, BPKA DIY bersama BPD DIY berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung percepatan digitalisasi daerah.