Sumber Gambar : bukp.jogjaprov.go.id

BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah.

BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan.

Susunan Organisasi dan Tatakerja BUKP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugasnya dibantu dan membawahi karyawan lainnya. Kepala BUKP melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan Badan Pembina Tingkat I.  Camat ialah penanggungjawab BUKP di wilayahnya. Dalam melaksanakan kebijaksanaan kepala BUKP mewakili BUKP di dalam maupun di luar pengadilan. Kepala BUKP secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang atau beberapa orang Karyawan lainnya baik sendiri maupun bersama-sama, kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada badan lain.

Badan Pembina Tingkat I mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pembina Tingkat II sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan BUKP. Pengangkatan Badan Pembina Tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Anggota Badan Pembina Tingkat I adalah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
1. Gubernur sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Pejabat Instansi Pemerintah Daerah yang terkait sebagai Anggota serta 1 (satu) orang Sekretaris bukan Anggota.
3. Anggota Badan Pembina Tingkat II adalah 5 (lima) orang terdiri dari :
a. Bupati/Walikotamadya sebagai Ketua merangkap Anggota.
b. Pejabat Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang terkait sebagai Anggota dan apabila dipandang perlu dapat diangkat seorang Sekretaris bukan Anggota.

Keberadaan lembaga keuangan mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) masih menjadi primadona masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai usahawan mikro. Sebab, mereka lebih memilih BUKP untuk meminjam modal usahanya lantaran proses dan persyaratannya tidak berbelit-belit, jika dibandingkan harus berhadapan dengan pihak bank yang begitu sulit dan bertele-tele. BUKP sebagai solusi terbaik bagi kalangan pengusaha mikro.

BUKP Provinsi DIY didukung sepenuhnya oleh Bank BPD Provinsi DIY penduduk di masing-masing Kecamatan dapat menghubungi BUKP setempat, guna mewujudkan Kecamatan diseluruh DIY menjadi pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di pedesaan, diperlukan peran serta seluruh masyarakat diwilyah kecamatan.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan suatu lembaga intermediasi mikro yang mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit pada masyarakat setempat, dengan prosedur mudah dan cepat.Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUKP yang berada dimasing-masing Kecamatan di seluruh daerah Istiewa Yogyakarta, salah satu tolok ukur keberhasilan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan  di pedesaan yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah Kecamatan dalam meningkatkan usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Untuk itu dalam mewujudkan usaha Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menggunakan LKM BUKP terutama untuk menabung dan meminjamkan untuk usaha-usaha yang produktif.

Sumber Gambar : Cigariindonesia.id

PD. Taru Martani, sebuah perusahaan dagang milik pemerintah daerah yang hingga kini masih memproduksi cerutu baik untuk dalam dan luar negeri. PD Tarumartani berdiri pada tahun 1918. Waktu itu didirikan oleh salah seorang penduduk berkewarganegaraan Belanda.

Awalnya pabrik ini didirikan di daerah Bulu, tepi jalan Magelang dan bernama N.V. Negresco. Dan pada tahun ketiga 1921 baru dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini. Pada masa pendudukan Jepang di Jogjakarta, pabrik ini pun berganti nama menjadi Java Tobacco Kojo.

Saat pemerintah Jepang jatuh tahun 1945, Jawa Tobacco Kojo diambil alih oleh pemerintah RI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengganti nama perusahaan menjadi “Taru Martani” yang berarti “daun yang menghidupi”. Sayangnya pada tahun 1949 perusahaan ini diambil alih kembali oleh N.V. Negresco.

Pada tahun 1952, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bank Industri Negara Jakarta mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali perusahaan tersebut dengan mendirikan PT. Taru Martani. Direktur pertamanya adalah Profesor Mr. Kertanegara (1952-1957) yang dibantu oleh tenaga ahli dari belanda Habraken. 

Dan baru pada 23 September 1972 nama PD. Taru Martani diresmikan oleh menteri ekuin yang kala itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Taru Martani tidak diambil sebagai nama tanpa makna. Seperti orang jawa pada umumnya, sebuah nama selalu memiliki makna tertentu. Taru atau (n)daru bermakna daun, sedangkan martani berarti kehidupan.

Untuk melebarkan sayap pada tahun 1972, pemerintah DIY bekerjasama dengan perusahaan belanda, Douwe Egberts Taba ksimaatchappij BV di Utrecht, Holland agar dapat mengekspor cerutu ke Belanda. Selama 14 tahun (1972-1986) perusahaan belum mendapatkan laba dan sebaliknya terus merugi. Melihat kondisi tersebut pada tahun 1986 pihak Douwe Egberts Tabaksmaatchappij BV Holland menarik diri dari perusahaan. Mulai Juli 1986 Taru Martani Baru kembali menjadi Perusahaan Daerah (PD).

Produk kami dapat ditemukan di negara-negara seperti Belanda, Republik Ceko, Belgia, Jerman, Amerika Serikat, Perancis, Swiss, Australia, negara-negara Asia dan Timur Tengah.

Sumber Gambar : Wikipedia

BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Saat ini, landasan hukum pendirian BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

Butuh Bantuan ? Hubungi kami !