Kartu Kredit Pemerintah : Solusi Cepat dan Transparan Dukung Produk Lokal

Mengiringi peluncuran wujud fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah oleh Bank BPD DIY di acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY yang digelar di Grand Hotel De Djokja, Yogyakarta, pada Kamis (16/07), Sri Sultan, pun menginstruksikan agar setiap rupiah belanja pemerintah diprioritaskan untuk menyerap produk lokal.

“Belanja pemerintah perlu membuka ruang lebih besar bagi produk lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, transformasi digital dapat mempertemukan tata kelola yang tertib dengan keberpihakan ekonomi yang nyata,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan juga mendorong Bank BPD DIY untuk tidak sekadar menjadi penyedia instrumen, tetapi juga pendamping pengguna dan penyedia analisis data kebijakan. Upaya bersama ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat nyata, menghadirkan kemudahan, serta menjaga uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Visi dan komitmen kuat dari Gubernur DIY tersebut sejalan dengan target pemerintah pusat dan langsung mendapat apresiasi. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan, secara terang-terangan melabeli DIY sebagai lokomotif pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

“Kami selalu menjadikan DIY sebagai contoh daerah yang sangat akomodatif terhadap ekosistem digital. Infrastrukturnya difasilitasi, dikasih insentif, sehingga layanan digitalnya bisa berjalan maksimal,” puji Ferry.

Menurutnya, optimalisasi digital yang dilakukan daerah dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan tanpa harus mencekik masyarakat dengan kenaikan tarif pajak. Caranya melalui perbaikan basis data, mitigasi kebocoran anggaran, dan mempermudah layanan pembayaran sehingga kepatuhan masyarakat naik secara sukarela.

Selengkapnya di jogjaprov.go.id