Pemda DIY raih penghargaan pengelola keuangan daerah terbaik tahun anggaran 2023 dengan kapasitas fiskal rendah dari BSKDN Kemendagri
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meraih penghargaan pengelola keuangan daerah terbaik tahun anggaran 2023 dengan kapasitas fiskal rendah dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini merupakan hasil dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan Tahun Ukur 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung okeh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso mewakili Gubernur DIY di Command Center BSKDN, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Penghargaan ini guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemda DIY menerima penghargaan dengan capaian nilai IPKD tertinggi kategori provinsi dengan kapasitas fiskal rendah dengan nilai indeks total 86,761 sesuai dengan Surat Keputusan
(SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.
Selain Pemda DIY, penghargaan kategori kapasitas fiskal rendal juga diterima Kabupaten Grobogan dan Kota Tasikmalaya Sedangkan penghargaan pengelola keuangan daerah terbaikdengan kapasitas sedang diraih Kabupaten Muna Barat dan Kota Denpasar; serta daerah dengan kapasitas fiskal tinggi terdiri dari Kabupaten Bangka dan Kota Medan, Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso mengapresiasi penghargaan yang telah diberikan BSKDN Kemendagri dari hasil pengukuran IPKD TA 2023 Tahun Ukur 2024.yang diperkuat dengan SK Mendagri No. 900. 1. 15.3-372 Tahun 2024. Hasil pengukurar PKD di ķelompokkan berdasarkan kemampuan keuangar
daerah tinggi, sedang dan rendah Sesuai dengan SK Mendagri tersebut,IPKD Pemda DIY meraih nilai indeks total 86,761. Peringkat Baik dengan nilai A diatas Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah
lan Aceh. Capaian tersebut tertinggi untuk katagori kapasitas daerah dengan fiskal rendah,' ujar Wiyos saat dikonfirmasi, Rabu (18/12).
Sumber Instagram humasjogja