Peningkatan PAD Tak Akan Bebani Masyarakat

Dalam rencana perubahan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemda DIY berkeinginan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, peningkatan PAD ini tidak akan membebani masyarakat.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat mewakili Gubernur DIY membacakan Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY mengenai Raperda tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023. Bertempat di Gedung DPRD DIY pada Kamis (05/11), Sri Paduka mengatakan, penyusunan Raperda Perubahan ini senantiasa berpedoman pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengedepankan keseimbangan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemda DIY sepakat peningkatan PAD, tidak dilakukan dengan menambah beban biaya bagi masyarakat. Karena itu, Pemda DIY mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergali atau terpungut secara maksimal, melalui peningkatan pendataan dan kepatuhan wajib pajak serta penguatan sistem pemungutan berbasis digital,” imbuh Sri Paduka.

Sri Paduka mengatakan, Pemda DIY memastikan setiap kebijakan penyesuaian tarif pajak maupun retribusi daerah, didasarkan pada perhitungan yang objektif. Pemda DIY pun 0dalam menyusun perubahan Perda ini telah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, iklim investasi, serta keberlangsungan UMKM di DIY.

“Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, manfaat yang diterima masyarakat, kemampuan membayar, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Kami sependapat, optimalisasi pemanfaatan aset daerah harus tetap memperhatikan fungsi utama aset dan kepentingan pelayanan publik,” papar Sri Paduka.

Selengkapnya di jogjaprov.go.id