Sri Sultan Tekankan Integritas Belanja, KKI Online Payment Diluncurkan

Pengelolaan belanja pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang modern. Integritas, ketertiban, dan akuntabilitas harus menjadi landasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut ditekankan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment sebagai bagian dari upaya memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kehadiran sistem ini diharapkan tidak sekadar mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memperkuat transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo, Kepala OJK DIY Eko Yunianto, Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad beserta jajaran direksi, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY.

Sri Sultan menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari ketepatan penggunaan setiap rupiah untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan harus diiringi penguatan integritas dan tanggung jawab pada setiap tahapan.

Sri Sultan juga mengingatkan pentingnya menghidupkan nilai-nilai tata, titi, tatas, dan wiguna dalam tata kelola pemerintahan. Nilai tata menekankan keteraturan sistem dan prosedur, titi mencerminkan ketelitian serta integritas, tatas berarti menuntaskan pekerjaan secara konsisten, sedangkan wiguna memastikan setiap kebijakan dan belanja memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selengkapnya di jogjaprov.go.id